Kebijakan terbaru pemerintah dalam penanganan perubahan iklim

Merajut Asa di Tengah Krisis: Strategi Komprehensif Indonesia Hadapi Perubahan Iklim

Perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan; ia adalah realitas pahit yang sedang kita alami, membawa serangkaian tantangan mulai dari kenaikan permukaan air laut, gelombang panas ekstrem, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir bandang yang tak terduga. Sebagai negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman hayati namun juga sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia memiliki peran krusial dan tanggung jawab besar dalam upaya mitigasi dan adaptasi global. Menyadari urgensi ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan dan merumuskan kebijakan-kebijakan terbaru yang lebih ambisius, terintegrasi, dan komprehensif. Artikel ini akan mengulas secara mendalam pilar-pilar kebijakan terbaru pemerintah dalam penanganan perubahan iklim, menyoroti progres, tantangan, dan visi ke depan.

I. Penguatan Komitmen dan Kerangka Kebijakan Nasional

Langkah pertama dan fundamental pemerintah adalah memperkuat komitmen nasional dan merumuskan kerangka kebijakan yang lebih kokoh. Ini tercermin dalam beberapa dokumen penting:

• Pembaruan Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia: Sebagai bagian dari Perjanjian Paris, Indonesia telah memperbarui NDC-nya pada tahun 2021. Target penurunan emisi ditingkatkan dari 29% menjadi 31,89% dengan upaya sendiri (unconditional) dan dari 41% menjadi 43,2% dengan dukungan internasional (conditional) pada tahun 2030. Pembaruan ini menunjukkan ambisi yang lebih tinggi dan keseriusan Indonesia dalam berkontribusi pada target global 1.5°C. NDC terbaru ini mencakup sektor energi, kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU), limbah, industri, serta pertanian.
• Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim (Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience/LTS-LCCR) 2050: Dokumen ini menjadi peta jalan jangka panjang Indonesia untuk mencapai emisi net-zero pada tahun 2060 atau lebih cepat. LTS-LCCR 2050 tidak hanya fokus pada mitigasi, tetapi juga mengintegrasikan aspek ketahanan iklim, memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya tahan terhadap dampak perubahan iklim. Strategi ini menekankan transisi energi, tata kelola lahan berkelanjutan, dan adaptasi di berbagai sektor.
• Peraturan Presiden dan Menteri: Pemerintah juga menerbitkan berbagai Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri (Permen) yang lebih spesifik, seperti Perpres tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Perpres tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang tata cara penyelenggaraan NEK. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk implementasi kebijakan di tingkat operasional.

II. Pilar Mitigasi Emisi: Menuju Net-Zero Indonesia

Mitigasi emisi adalah jantung dari upaya penanganan perubahan iklim, dan pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi beberapa sektor kunci untuk intervensi.

A. Transisi Energi: Dari Fosil ke Terbarukan
Sektor energi merupakan penyumbang emisi terbesar. Oleh karena itu, transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) menjadi prioritas utama.

• Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT): Pemerintah menargetkan porsi EBT dalam bauran energi nasional mencapai 23% pada tahun 2025 dan terus meningkat setelahnya. Program-program yang digalakkan meliputi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala besar dan rooftop, pemanfaatan potensi panas bumi (geothermal) yang melimpah, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), serta pengembangan biomassa dan biofuel. Indonesia juga aktif menjajaki energi laut dan angin.
• Pengurangan Ketergantungan Batubara: Melalui skema seperti Energy Transition Mechanism (ETM) dan Just Energy Transition Partnership (JETP), Indonesia berupaya mempercepat pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara dan mencegah pembangunan PLTU baru. JETP, dengan dukungan dana miliaran dolar dari negara-negara maju, menjadi instrumen penting untuk memastikan transisi yang adil, yaitu tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada industri batubara.
• Efisiensi Energi: Program efisiensi energi di sektor industri, komersial, dan rumah tangga juga terus digalakkan melalui standar dan label efisiensi energi, audit energi, serta kampanye kesadaran publik.
• Elektrifikasi Transportasi: Pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik (EV) melalui insentif fiskal, pengembangan infrastruktur pengisian daya, dan regulasi yang mendukung produksi EV di dalam negeri. Roadmap pengembangan industri EV nasional telah disusun untuk mengurangi emisi dari sektor transportasi dan mengurangi impor bahan bakar fosil.

B. Sektor Kehutanan dan Lahan (FOLU): Paru-Paru Dunia
Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, sehingga sektor FOLU memegang peranan vital dalam mitigasi.

• FOLU Net Sink 2030: Ini adalah target ambisius di mana Indonesia menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan dapat menyerap lebih banyak emisi daripada yang dilepaskan pada tahun 2030. Strategi ini mencakup pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, restorasi gambut dan mangrove, reforestasi, serta peningkatan pengelolaan hutan lestari.
• Penghentian Izin Baru dan Restorasi Ekosistem: Kebijakan moratorium izin baru untuk pembukaan lahan gambut dan hutan primer telah dipermanenkan. Upaya restorasi ekosistem gambut dan rehabilitasi mangrove terus digencarkan, melibatkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) serta berbagai pihak. Mangrove, khususnya, memiliki kapasitas penyerapan karbon yang luar biasa (karbon biru).
• Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla): Pencegahan dan penanganan Karhutla yang efektif adalah kunci untuk menjaga integritas hutan dan menghindari pelepasan emisi karbon besar-besaran. Pemerintah telah memperkuat sistem deteksi dini, patroli, dan penegakan hukum.

C. Sektor Lainnya: Limbah, Industri, dan Pertanian

• Pengelolaan Limbah: Kebijakan pengelolaan limbah padat dan cair yang berkelanjutan, termasuk daur ulang, kompos, dan pemanfaatan limbah menjadi energi (Waste-to-Energy), terus dikembangkan untuk mengurangi emisi metana.
• Industri: Sektor industri didorong untuk mengadopsi teknologi rendah karbon, meningkatkan efisiensi proses, dan menggunakan bahan baku yang lebih ramah lingkungan.
• Pertanian: Praktik pertanian yang cerdas iklim (climate-smart agriculture), seperti pengelolaan lahan tanpa bakar, penggunaan pupuk efisien, dan pengembangan varietas tanaman tahan iklim, menjadi fokus untuk mengurangi emisi dari sektor pertanian.

III. Pilar Adaptasi dan Ketahanan Iklim: Membangun Resiliensi Nasional

Selain mitigasi, adaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang tak terhindarkan juga merupakan prioritas.

• Ketahanan Pangan: Pemerintah mengembangkan varietas tanaman yang tahan kekeringan dan banjir, sistem irigasi yang efisien, serta sistem peringatan dini untuk petani. Program diversifikasi pangan dan penguatan lumbung pangan lokal juga menjadi bagian penting.
• Pengelolaan Air: Pembangunan dan revitalisasi infrastruktur sumber daya air seperti bendungan, embung, dan sistem irigasi, serta pengembangan teknologi pengolahan air bersih, menjadi krusial untuk menghadapi kelangkaan air dan banjir.
• Infrastruktur Berketahanan Iklim: Pembangunan infrastruktur baru, mulai dari jalan, jembatan, hingga bangunan, harus mempertimbangkan faktor ketahanan terhadap bencana hidrometeorologi. Revitalisasi infrastruktur lama juga dilakukan agar lebih tangguh.
• Perlindungan Pesisir dan Laut: Melalui rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang) dan pembangunan struktur pelindung pantai, pemerintah berupaya melindungi wilayah pesisir dari abrasi, intrusi air laut, dan kenaikan permukaan air laut. Program pengelolaan sampah laut juga menjadi bagian integral.
• Sistem Peringatan Dini dan Penanggulangan Bencana: Peningkatan kapasitas BMKG dalam memprediksi cuaca ekstrem dan bencana, serta penguatan sistem peringatan dini di tingkat lokal, sangat penting untuk mengurangi risiko dan kerugian.

IV. Pembiayaan Iklim dan Inovasi: Mendorong Investasi Hijau

Implementasi kebijakan perubahan iklim membutuhkan sumber daya finansial dan inovasi teknologi yang besar.

• Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pajak Karbon: Indonesia telah meluncurkan perdagangan karbon dan pajak karbon sebagai instrumen ekonomi untuk memberikan insentif bagi pengurangan emisi. Pajak karbon, yang dimulai dengan sektor PLTU batubara, diharapkan dapat mendorong transisi ke energi bersih. Perdagangan karbon memungkinkan perusahaan dengan emisi di bawah batas yang ditetapkan untuk menjual kredit karbon kepada perusahaan yang melebihi batas, menciptakan pasar yang efisien untuk pengurangan emisi.
• Green Finance: Pemerintah aktif menerbitkan obligasi dan sukuk hijau (Green Bond/Sukuk) untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah juga menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan internasional dan multilateral untuk mengakses dana iklim, seperti Green Climate Fund (GCF) dan dukungan dari negara-negara maju.
• Inovasi dan Transfer Teknologi: Pemerintah mendorong riset dan pengembangan (R&D) teknologi rendah karbon dan adaptasi iklim, serta memfasilitasi transfer teknologi dari negara maju. Kerja sama dengan akademisi, lembaga penelitian, dan sektor swasta menjadi kunci.

V. Tata Kelola dan Keterlibatan Multistakeholder

Keberhasilan kebijakan perubahan iklim tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada tata kelola yang baik dan partisipasi semua pihak.

• Koordinasi Lintas Sektor: Penanganan perubahan iklim adalah isu lintas sektor. Pemerintah telah membentuk berbagai komite dan gugus tugas yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, untuk memastikan koordinasi yang efektif.
• Peran Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah memiliki peran vital dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal, mulai dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) hingga pelaksanaan program adaptasi.
• Partisipasi Swasta, Masyarakat Sipil, dan Akademisi: Pemerintah secara aktif melibatkan sektor swasta dalam investasi hijau, masyarakat sipil dalam advokasi dan implementasi program di akar rumput, serta akademisi dalam penyediaan data, riset, dan inovasi. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat juga terus ditingkatkan melalui edukasi dan kampanye publik.

Tantangan dan Peluang ke Depan

Meskipun kebijakan pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dan terencana, tantangan yang dihadapi tidaklah kecil. Kebutuhan pendanaan untuk transisi energi dan adaptasi masih sangat besar, kapasitas teknologi dan sumber daya manusia perlu ditingkatkan, serta koordinasi di tingkat implementasi harus terus diperkuat. Aspek keadilan dalam transisi (just transition) juga menjadi perhatian utama, memastikan bahwa kelompok rentan tidak terpinggirkan dalam proses ini.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar. Kebijakan iklim dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan ketahanan pangan dan energi nasional, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin regional dalam isu iklim. Dengan kekayaan sumber daya alam terbarukan dan keanekaragaman hayati yang melimpah, Indonesia memiliki potensi unik untuk menjadi model pembangunan berkelanjutan yang rendah karbon.

Kesimpulan

Kebijakan terbaru pemerintah Indonesia dalam penanganan perubahan iklim mencerminkan kesadaran yang mendalam akan urgensi krisis ini dan komitmen untuk bertindak nyata. Dari penguatan target emisi, percepatan transisi energi, perlindungan hutan dan ekosistem, hingga pengembangan skema pembiayaan inovatif, setiap pilar kebijakan dirancang untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau, tangguh, dan berkelanjutan.

Perjalanan menuju Indonesia net-zero dan berketahanan iklim memang masih panjang dan penuh liku. Namun, dengan fondasi kebijakan yang kokoh, kolaborasi multipihak, dan semangat kebersamaan, Indonesia merajut asa untuk tidak hanya melindungi bangsanya dari dampak perubahan iklim, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi upaya global dalam menjaga planet bumi yang kita cintai ini. Ini adalah investasi bukan hanya untuk hari ini, melainkan untuk generasi-generasi mendatang.