Kenapa Politik Selalu Mengutamakan Popularitas daripada Kapasitas

August 22, 2025

Silau Panggung Demokrasi: Mengapa Popularitas Selalu Mengungguli Kapasitas dalam Arena Politik

Dalam lanskap politik kontemporer, sebuah paradoks yang mengkhawatirkan terus-menerus terkuak: mengapa popularitas sering kali menjadi mata uang yang lebih berharga daripada kapasitas yang sesungguhnya? Mengapa para politisi dan partai lebih cenderung menginvestasikan energi mereka untuk memenangkan hati publik daripada membangun keahlian dan kompetensi substantif yang krusial untuk tata kelola yang efektif? Fenomena ini bukan sekadar anomali, melainkan cerminan mendalam dari sifat dasar demokrasi elektoral, psikologi massa, dan dinamika media modern. Artikel ini akan mengupas tuntas berbagai faktor yang menjadikan popularitas sebagai primadona, sekaligus menyoroti dampak serius ketika kapasitas terpinggirkan.

Akar Masalah: Sifat Dasar Demokrasi dan Mekanisme Pemilu

Inti dari permasalahan ini terletak pada mekanisme paling fundamental dari sistem demokrasi: pemilihan umum. Dalam sebuah pemilu, setiap suara memiliki bobot yang sama, dan kandidat dengan suara terbanyak akan memenangkan kekuasaan. Logika ini secara inheren mendorong politisi untuk memprioritaskan apa pun yang dapat menarik suara, dan itu sering kali adalah popularitas, bukan kapasitas.

Survival Politik: Bagi setiap politisi, tujuan utama adalah memenangkan atau mempertahankan kekuasaan. Tanpa suara, mereka tidak memiliki platform. Oleh karena itu, investasi dalam pencitraan, retorika yang menarik, dan janji-janji yang merangkul aspirasi publik—meskipun kadang tidak realistis—menjadi strategi yang paling rasional dari sudut pandang politisi itu sendiri. Kapasitas, seperti kemampuan merumuskan kebijakan yang kompleks atau negosiasi internasional yang rumit, seringkali tidak terlihat langsung atau tidak mudah dikomunikasikan kepada pemilih awam.
Siklus Pemilu yang Pendek: Dalam banyak sistem demokrasi, siklus pemilu berlangsung setiap empat atau lima tahun. Jangka waktu yang relatif singkat ini memaksa politisi untuk berpikir dalam kerangka jangka pendek. Kebijakan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membuahkan hasil, meskipun esensial, cenderung kurang menarik dibandingkan proyek-proyek instan yang dapat diperlihatkan dan diklaim sebagai keberhasilan sebelum pemilu berikutnya. Popularitas dapat dibangun dengan janji-janji segera, sedangkan kapasitas nyata seringkali baru terbukti setelah kerja keras yang panjang dan mungkin tidak populer.
Mandat Rakyat: Konsep "mandat rakyat" juga turut berperan. Politisi merasa memiliki legitimasi penuh setelah terpilih, dan ini seringkali diinterpretasikan sebagai dukungan terhadap persona mereka secara keseluruhan, bukan hanya pada kapasitas spesifik mereka. Kemenangan elektoral menjadi bukti bahwa mereka "disukai" dan "dipercaya" oleh rakyat, yang kemudian digunakan untuk membenarkan langkah-langkah politik, terlepas dari kualitas substantifnya.

Peran Media dan Era Informasi Digital

Perkembangan media massa dan, yang lebih signifikan, revolusi informasi digital telah memperparah kecenderungan ini. Media modern, terutama media sosial, adalah mesin penggerak popularitas yang tak tertandingi.

Politik Citra: Media, baik tradisional maupun digital, cenderung fokus pada narasi yang menarik, drama, dan personalitas. Citra seorang politisi—bagaimana mereka terlihat, berbicara, dan berinteraksi—seringkali lebih menonjol daripada rekam jejak atau keahlian mereka. Kampanye politik menjadi ajang "branding" di mana kandidat dipasarkan seperti produk konsumen, dengan penekanan pada daya tarik emosional dan keselarasan dengan nilai-nilai yang sedang populer.
Era "Soundbite" dan Viralitas: Di era media sosial, pesan-pesan politik harus ringkas, mudah dicerna, dan "viral." Pemikiran kompleks, analisis mendalam, atau penjelasan teknis tentang kebijakan cenderung diabaikan demi soundbite yang menarik, meme yang lucu, atau pernyataan kontroversial yang memicu perdebatan. Kemampuan untuk menyampaikan pesan yang efektif di platform-platform ini, bahkan jika substansinya dangkal, adalah kunci popularitas. Politisi yang mahir dalam komunikasi digital seringkali lebih unggul, terlepas dari pemahaman mereka tentang tata kelola.
Algoritma dan Echo Chamber: Algoritma media sosial cenderung memperkuat apa yang sudah populer dan menunjukkan konten kepada pengguna yang sesuai dengan preferensi mereka. Ini menciptakan "echo chamber" di mana pandangan dan narasi yang sudah disukai terus-menerus diperkuat, sementara informasi yang menantang atau berfokus pada kapasitas substantif mungkin terpinggirkan. Politisi yang dapat memanipulasi algoritma ini untuk keuntungan mereka akan mendominasi percakapan publik.

Psikologi Pemilih: Emosi Mengalahkan Rasionalitas

Aspek krusial lainnya adalah psikologi pemilih. Meskipun kita sering berasumsi pemilih adalah entitas rasional yang membuat keputusan berdasarkan informasi yang lengkap, realitasnya jauh lebih kompleks.

Koneksi Emosional: Manusia adalah makhluk emosional. Kita cenderung memilih orang yang kita sukai, yang membuat kita merasa nyaman, atau yang mewakili nilai-nilai dan identitas kita. Karisma, kemampuan berempati, dan daya tarik pribadi seorang politisi seringkali lebih kuat dalam memengaruhi pilihan daripada daftar panjang kualifikasi atau rencana kebijakan yang detail. Sebuah janji yang menyentuh hati, meskipun mungkin tidak realistis, bisa jauh lebih efektif daripada rencana ekonomi yang solid tetapi kering.
Sederhana Lebih Baik: Masalah-masalah publik seringkali sangat kompleks, memerlukan pemahaman nuansa dan kompromi yang sulit. Namun, pemilih, yang sibuk dengan kehidupan sehari-hari, seringkali lebih memilih solusi yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami, meskipun mungkin tidak realistis atau tidak memadai. Politisi yang menawarkan narasi yang jelas tentang "musuh" atau "solusi ajaib" seringkali lebih populer daripada mereka yang menjelaskan kompleksitas masalah secara jujur.
Bias Konfirmasi: Pemilih juga rentan terhadap bias konfirmasi, yaitu kecenderungan untuk mencari dan menafsirkan informasi yang mengkonfirmasi keyakinan yang sudah ada. Jika seseorang sudah menyukai seorang politisi karena karismanya, mereka akan cenderung mencari bukti yang mendukung kapasitasnya dan mengabaikan informasi yang menunjukkan kelemahan.

Pragmatisme Politik dan Strategi Pemenangan

Partai politik dan konsultan kampanye juga berkontribusi pada fenomena ini. Mereka adalah para ahli dalam mengidentifikasi apa yang "menjual" dan apa yang tidak.

Survei dan Data: Tim kampanye modern sangat bergantung pada survei, focus group, dan analisis data untuk memahami preferensi pemilih. Data ini sering menunjukkan bahwa isu-isu emosional, janji-janji populis, dan citra personal lebih efektif dalam memobilisasi suara daripada perdebatan kebijakan yang mendalam. Hasilnya, strategi kampanye akan diarahkan untuk memaksimalkan daya tarik populer.
Menghindari Isu Sulit: Untuk menjaga popularitas, politisi seringkali menghindari isu-isu yang kontroversial atau yang memerlukan keputusan sulit dan berpotensi tidak populer. Mereka cenderung berfokus pada isu-isu yang dapat mempersatukan pemilih atau yang memiliki dukungan luas, bahkan jika isu-isu yang dihindari tersebut adalah masalah krusial yang membutuhkan penanganan segera.
Pengkaderan yang Bergeser: Bahkan dalam pengkaderan internal partai, ada pergeseran fokus. Alih-alih mencari individu dengan rekam jejak kepakaran atau pengalaman manajerial yang terbukti, partai mungkin lebih condong merekrut tokoh masyarakat, selebriti, atau figur publik yang sudah memiliki basis popularitas. Asumsinya adalah, popularitas awal akan lebih mudah diubah menjadi suara daripada membangun kapasitas dari nol.

Dampak Negatif Prioritas Popularitas di Atas Kapasitas

Prioritas popularitas di atas kapasitas memiliki konsekuensi yang merusak bagi tata kelola yang baik dan kemajuan masyarakat.

Kebijakan Populis Jangka Pendek: Politisi yang terlalu fokus pada popularitas cenderung mengadopsi kebijakan populis yang memberikan keuntungan jangka pendek tetapi merugikan dalam jangka panjang. Contohnya adalah pemotongan pajak yang tidak berkelanjutan, subsidi yang membebani anggaran negara, atau proyek-proyek megah yang tidak memiliki studi kelayakan yang kuat, hanya karena terlihat "bagus" di mata publik.
Inefisiensi dan Korupsi: Ketika kapasitas dikesampingkan, keputusan-keputusan penting dapat dibuat oleh individu yang kurang kompeten atau berdasarkan pertimbangan politik semata, bukan keahlian. Ini dapat menyebabkan inefisiensi, pemborosan sumber daya, dan bahkan membuka celah bagi korupsi, di mana koneksi dan loyalitas lebih dihargai daripada kompetensi.
Erosi Kepercayaan Publik: Meskipun popularitas mungkin membawa kemenangan elektoral, pemerintahan yang dijalankan tanpa kapasitas yang memadai akan kesulitan memenuhi janji-janji mereka. Kegagalan berulang dalam menyelesaikan masalah riil akan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi politik dan demokrasi itu sendiri, memicu apatisme atau bahkan radikalisasi.
Polarisasi dan Politik Identitas: Untuk mempertahankan popularitas, beberapa politisi mungkin memanfaatkan polarisasi dan politik identitas, mengadu domba kelompok masyarakat demi keuntungan politik. Hal ini merusak kohesi sosial dan menghambat kemampuan untuk mencapai konsensus dalam isu-isu penting.
Krisis Kepemimpinan: Pada akhirnya, prioritas popularitas menciptakan krisis kepemimpinan. Negara-negara membutuhkan pemimpin yang tidak hanya populer tetapi juga memiliki visi, integritas, dan kapasitas untuk membuat keputusan sulit, memimpin dengan contoh, dan menghadapi tantangan kompleks dengan solusi yang berkelanjutan. Tanpa kapasitas, popularitas hanyalah fatamorgana yang pada akhirnya akan pudar.

Jalan Ke Depan: Menyeimbangkan Panggung dan Substansi

Mengubah dinamika ini adalah tugas yang monumental, tetapi bukan tidak mungkin. Beberapa langkah dapat ditempuh:

Pendidikan Politik dan Literasi Media: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu kebijakan yang kompleks dan melatih kemampuan berpikir kritis untuk menyaring informasi di media adalah kunci. Pemilih yang lebih terinformasi akan lebih mampu menilai kapasitas substantif seorang kandidat.
Peran Media yang Bertanggung Jawab: Media memiliki peran penting untuk fokus lebih pada substansi kebijakan, rekam jejak, dan kapasitas calon, daripada hanya pada drama politik dan popularitas. Jurnalisme investigatif yang kuat dapat mengungkap kapasitas sejati (atau kekurangannya).
Reformasi Internal Partai Politik: Partai politik perlu kembali pada fungsi pengkaderan yang kuat, mengidentifikasi dan mengembangkan individu-individu dengan kapasitas nyata untuk kepemimpinan, bukan hanya mereka yang memiliki daya tarik massa. Mekanisme seleksi internal harus mengutamakan kompetensi.
Mendorong Debat Berbasis Substansi: Masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi non-pemerintah dapat memainkan peran dalam memfasilitasi debat yang lebih mendalam tentang kebijakan dan menuntut akuntabilitas dari para politisi berdasarkan kinerja, bukan hanya retorika.

Kesimpulan

Kecenderungan politik untuk mengutamakan popularitas daripada kapasitas adalah cerminan dari interaksi kompleks antara sifat dasar demokrasi, dinamika media modern, dan psikologi pemilih. Dalam arena yang sangat kompetitif ini, daya tarik massa seringkali menjadi jalan termudah menuju kekuasaan. Namun, harga yang harus dibayar untuk prioritas ini adalah tata kelola yang suboptimal, kebijakan yang tidak efektif, dan erosi kepercayaan publik. Untuk membangun masa depan yang lebih baik, kita harus secara kolektif menuntut lebih dari sekadar popularitas. Kita harus belajar untuk melihat melampaui "silau panggung" dan mencari pemimpin yang tidak hanya disukai, tetapi juga memiliki kapasitas, integritas, dan visi untuk memimpin dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Hanya dengan menyeimbangkan daya tarik populer dengan kapasitas substantif, demokrasi dapat benar-benar memenuhi janjinya untuk melayani kepentingan terbaik rakyatnya.