Politik Agraria: Siapa yang Diuntungkan, Siapa yang Dikorbankan?

Politik Agraria: Perebutan Bumi, Pertaruhan Nasib Bangsa – Menguak Siapa Pemenang, Siapa Tumbal Pembangunan?

Di bawah kaki langit yang sama, terhamparlah bumi, sumber kehidupan sekaligus medan perebutan. Tanah, lebih dari sekadar sebidang fisik, adalah denyut nadi peradaban, penentu kedaulatan, dan cermin keadilan sosial. Namun, di balik narasi tentang "tanah air" yang merangkul semua, tersembunyi intrik kompleks yang kita kenal sebagai politik agraria. Ini bukanlah sekadar urusan kepemilikan, melainkan sebuah arena pertarungan kekuasaan atas sumber daya, menentukan siapa yang akan diuntungkan secara masif dan siapa yang akan dikorbankan demi kepentingan yang lebih besar, atau seringkali, demi segelintir elite.

Politik agraria adalah jantung dari banyak konflik sosial, ekonomi, dan lingkungan di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Ia mengkaji bagaimana tanah dan sumber daya alam dikelola, didistribusikan, dan dikendalikan oleh negara, pasar, serta aktor-aktor non-negara. Dalam pusaran ini, janji pembangunan dan kemakmuran seringkali menjadi tameng bagi akumulasi kapital dan konsentrasi kekuasaan, meninggalkan jejak ketidakadilan dan penderitaan yang mendalam. Artikel ini akan membongkar lapis demi lapis realitas politik agraria, menyoroti wajah-wajah pemenang dan kisah-kisah pahit mereka yang menjadi tumbal.

I. Fondasi Kekuasaan di Atas Tanah: Memahami Politik Agraria

Secara sederhana, politik agraria adalah seperangkat kebijakan, hukum, dan praktik yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah dan sumber daya alam. Ini mencakup hak kepemilikan, akses, penggunaan, dan kontrol atas lahan, hutan, air, dan kekayaan di bawahnya. Politik agraria bukan entitas statis; ia selalu beradaptasi dengan perubahan rezim politik, kekuatan ekonomi global, dan dinamika sosial lokal.

Di Indonesia, sejarah politik agraria sangat kental dengan warisan kolonial dan kebijakan pembangunan pasca-kemerdekaan. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 sejatinya adalah instrumen revolusioner yang bertujuan untuk meletakkan dasar keadilan agraria, menghapus feodalisme, dan membatasi kepemilikan tanah. Namun, dalam praktiknya, terutama di era Orde Baru, semangat UUPA justru dibelokkan. Negara mengambil peran sentral sebagai pemilik dan penguasa tunggal, memberikan izin konsesi besar-besaran kepada korporasi untuk perkebunan, pertambangan, dan kehutanan atas nama pembangunan nasional. Inilah titik awal di mana ketidakseimbangan mulai mengakar kuat.

II. Wajah-Wajah Penerima Manfaat: Siapa yang Diuntungkan?

Dalam pertarungan agraria, ada pihak-pihak yang berhasil memobilisasi kekuasaan, modal, dan pengaruh politik untuk menguasai sumber daya agraria yang luas. Mereka adalah para pemenang, setidaknya dalam konteks akumulasi kekayaan dan kontrol atas lahan.

1. Korporasi Besar (Agribisnis, Pertambangan, Perkebunan, Properti):
   Ini adalah kelompok penerima manfaat paling jelas. Dengan modal raksasa dan jaringan global, korporasi-korporasi ini mampu mengamankan izin konsesi jutaan hektar lahan untuk monokultur kelapa sawit, bubur kertas (pulp and paper), tambang batu bara, nikel, emas, atau pembangunan kawasan industri dan properti. Keuntungan mereka berlipat ganda dari skala ekonomi, akses ke pasar global, dan dukungan kebijakan pemerintah yang memfasilitasi investasi. Undang-undang investasi, kemudahan perizinan, hingga bahkan fasilitas fiskal, seringkali dirancang untuk menarik dan melindungi kepentingan mereka. Alih-alih mendistribusikan kekayaan, model bisnis ini justru mengkonsentrasikan lahan dan keuntungan di tangan segelintir konglomerat.

2. Elite Politik dan Birokrat:
   Politik agraria adalah ladang subur bagi praktik korupsi dan rent-seeking. Elite politik dan birokrat memiliki kekuasaan untuk menentukan siapa yang mendapatkan izin, di mana, dan dengan syarat apa. Mereka bisa menjadi "makelar" tanah, memuluskan jalan bagi korporasi, atau bahkan memiliki saham tersembunyi dalam proyek-proyek agraria. Kebijakan yang ambigu, tumpang tindihnya regulasi, dan lemahnya pengawasan menciptakan celah bagi mereka untuk memperkaya diri. Keputusan politik tentang tata ruang, penetapan kawasan hutan, atau konversi lahan seringkali sarat dengan kepentingan pribadi atau kelompok.

3. Investor Asing dan Domestik:
   Globalisasi dan liberalisasi ekonomi membuka pintu bagi masuknya investasi asing dalam skala besar ke sektor agraria. Investor dari Tiongkok, Malaysia, Singapura, dan negara-negara maju lainnya melihat Indonesia sebagai "frontier" baru untuk ekspansi agraria mereka. Demikian pula, investor domestik yang memiliki koneksi politik kuat dapat dengan mudah mengakuisisi lahan luas untuk berbagai proyek, dari agribisnis hingga pariwisata. Mereka diuntungkan dari harga tanah yang relatif murah, tenaga kerja yang melimpah, dan kebijakan yang pro-investasi.

4. Negara (sebagai Entitas):
   Meskipun seringkali menjadi fasilitator bagi korporasi, negara juga diuntungkan dalam beberapa aspek. Pendapatan negara dari pajak, royalti, dan retribusi dari sektor agraria dan ekstraktif menjadi signifikan. Selain itu, penguasaan atas sumber daya agraria memberikan negara kendali politik dan kemampuan untuk menjalankan program-program pembangunan berskala besar, meskipun narasi "demi kepentingan umum" seringkali menutupi dampak negatif bagi masyarakat lokal.

III. Pihak-Pihak yang Dikorbankan: Sebuah Catatan Pilu

Jika ada pemenang, maka sudah pasti ada pihak yang kalah, bahkan menjadi tumbal. Mereka adalah kelompok masyarakat yang secara langsung merasakan dampak pahit dari konsentrasi penguasaan lahan dan sumber daya.

1. Petani Kecil dan Buruh Tani:
   Inilah kelompok yang paling rentan dan paling banyak dikorbankan. Mereka kehilangan tanah garapan, sumber utama penghidupan mereka, akibat perluasan perkebunan skala besar, proyek pertambangan, atau pembangunan infrastruktur. Tanah mereka seringkali diambil paksa dengan ganti rugi yang tidak layak, atau bahkan tanpa ganti rugi sama sekali. Petani yang dulunya mandiri kini terpaksa menjadi buruh di lahan mereka sendiri, atau terpinggirkan ke kota sebagai buruh informal, menambah deret panjang kaum miskin kota. Kedaulatan pangan pun terancam karena lahan-lahan produktif beralih fungsi dari pangan lokal ke komoditas ekspor.

2. Masyarakat Adat:
   Bagi masyarakat adat, tanah bukan hanya aset ekonomi, melainkan bagian tak terpisahkan dari identitas, budaya, spiritualitas, dan sistem pengetahuan mereka. Tanah ulayat adalah tempat leluhur, hutan adalah apotek hidup, sungai adalah sumber air suci. Ketika tanah adat mereka dirampas oleh korporasi atau negara atas nama pembangunan, yang hancur bukan hanya mata pencarian, tetapi seluruh tatanan sosial, budaya, dan spiritual mereka. Mereka seringkali dihadapkan pada kriminalisasi jika mencoba mempertahankan hak-hak tradisional mereka, dicap sebagai penghambat investasi atau bahkan "teroris lingkungan."

3. Perempuan dalam Komunitas Agraris:
   Dalam banyak masyarakat agraria, perempuan memegang peran sentral dalam pengelolaan lahan, pertanian, dan menjaga ketahanan pangan keluarga. Namun, dalam konflik agraria, hak-hak perempuan atas tanah seringkali tidak diakui, baik oleh adat maupun oleh hukum negara yang patriarkal. Ketika tanah dirampas, beban ganda perempuan semakin berat. Mereka kehilangan akses ke sumber daya yang menopang keluarga, terpaksa mencari nafkah tambahan, dan seringkali menjadi korban kekerasan dan diskriminasi dalam proses penggusuran.

4. Lingkungan Hidup:
   Penguasaan agraria yang masif oleh korporasi seringkali mengabaikan prinsip keberlanjutan. Deforestasi besar-besaran untuk perkebunan monokultur, pencemaran air dan tanah akibat limbah tambang, hilangnya keanekaragaman hayati, dan peningkatan emisi gas rumah kaca adalah konsekuensi langsung. Krisis iklim global yang kita alami saat ini tak lepas dari praktik-praktik agraria yang tidak berkelanjutan. Lingkungan hidup menjadi tumbal yang merugikan semua, termasuk generasi mendatang.

5. Generasi Mendatang:
   Eksploitasi sumber daya agraria yang tidak terkendali saat ini akan meninggalkan warisan buruk bagi generasi mendatang. Degradasi lingkungan, hilangnya lahan produktif, konflik agraria yang tak kunjung usai, dan kemiskinan struktural adalah bom waktu yang akan diwarisi. Mereka akan menghadapi kelangkaan sumber daya, krisis pangan, dan konflik yang lebih parah jika keadilan agraria tidak segera ditegakkan.

IV. Mekanisme Penyingkiran dan Penguasaan

Penyingkiran dan penguasaan lahan oleh para pemenang tidak terjadi secara acak, melainkan melalui serangkaian mekanisme yang sistematis:

• Kerangka Hukum yang Ambigu dan Tumpang Tindih: Banyak regulasi agraria yang saling bertentangan, memungkinkan interpretasi yang menguntungkan korporasi atau negara. Misalnya, tumpang tindih antara izin kehutanan, pertambangan, dan hak-hak masyarakat adat.
• Kekuatan Modal dan Lobi: Korporasi besar menggunakan kekuatan finansial mereka untuk melobi pembuat kebijakan, bahkan seringkali membiayai kampanye politik, memastikan kebijakan yang pro-investasi mereka.
• Narasi Pembangunan dan Kepentingan Umum: Proyek-proyek agraria skala besar selalu dibungkus dengan narasi "pembangunan nasional," "peningkatan investasi," atau "kesejahteraan rakyat," padahal seringkali hanya menguntungkan segelintir pihak.
• Kriminalisasi dan Represi: Ketika masyarakat melawan, aparat negara seringkali digunakan untuk mengintimidasi, menangkap, dan mengkriminalisasi aktivis atau warga yang mempertahankan tanahnya.
• Ganti Rugi yang Tidak Adil: Proses pengadaan tanah seringkali dilakukan secara sepihak dengan nilai ganti rugi yang jauh di bawah nilai pasar atau tidak sebanding dengan kerugian non-materi yang dialami masyarakat.
• Pemalsuan Dokumen dan Manipulasi Data: Tidak jarang terjadi praktik pemalsuan surat tanah, manipulasi peta, atau pengabaian batas-batas wilayah adat demi kepentingan penguasaan lahan.

V. Konflik Agraria: Manifestasi dari Ketidakadilan

Semua mekanisme di atas pada akhirnya bermuara pada satu hal: konflik agraria. Ribuan kasus konflik agraria terjadi setiap tahun di seluruh Indonesia, melibatkan jutaan hektar lahan dan ratusan ribu kepala keluarga. Konflik ini bermanifestasi dalam berbagai bentuk: protes, blokade jalan, pendudukan lahan, kekerasan fisik, hingga jatuhnya korban jiwa. Ini adalah bukti nyata bahwa pembangunan yang tidak adil dan tidak inklusif akan selalu memicu perlawanan.

VI. Jalan Menuju Keadilan Agraria: Harapan dan Tantangan

Meskipun gambaran di atas tampak suram, perjuangan untuk keadilan agraria tidak pernah padam. Ada harapan, meskipun tantangannya besar.

• Reforma Agraria Sejati: Bukan sekadar bagi-bagi sertifikat, melainkan restrukturisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berpihak pada keadilan sosial. Ini termasuk pengakuan hak-hak masyarakat adat, redistribusi lahan, dan penataan kembali konsesi-konsesi yang bermasalah.
• Penguatan Hukum dan Lembaga: Membangun kerangka hukum yang kuat dan tidak tumpang tindih, serta lembaga peradilan yang independen dan berpihak pada keadilan bagi semua pihak, terutama yang rentan.
• Partisipasi Bermakna: Memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan terkait tata ruang dan pengelolaan sumber daya agraria.
• Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan: Menggeser paradigma pembangunan dari eksploitasi masif ke arah yang berkelanjutan, menghargai batas-batas ekologis, dan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat lokal.
• Penguatan Gerakan Sosial: Peran aktif organisasi masyarakat sipil, petani, masyarakat adat, dan akademisi sangat krusial dalam mengadvokasi hak-hak agraria, mendokumentasikan pelanggaran, dan mendorong perubahan kebijakan.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan semua proses perizinan dan pengelolaan sumber daya dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan

Politik agraria adalah cerminan dari pertarungan kekuasaan dan nilai dalam sebuah bangsa. Ia bukan sekadar tentang tanah, melainkan tentang martabat manusia, keadilan sosial, dan masa depan lingkungan. Realitas menunjukkan bahwa dalam sistem yang ada saat ini, korporasi besar dan elite politik cenderung menjadi pemenang, sementara petani kecil, masyarakat adat, perempuan, dan lingkungan hidup menjadi tumbal pembangunan yang timpang.

Mengakhiri ketidakadilan agraria membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan di atas kertas. Ia membutuhkan keberanian politik untuk meninjau ulang model pembangunan, kemauan untuk mengakui dan melindungi hak-hak rakyat kecil, serta komitmen kolektif untuk membangun sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Jika bumi adalah ibu pertiwi, maka sudah seharusnya ia dirawat dan dinikmati secara adil oleh semua anaknya, bukan hanya segelintir pihak yang berkuasa. Perebutan bumi ini adalah pertaruhan nasib bangsa, dan jawabannya akan menentukan apakah kita akan mewariskan kesejahteraan atau konflik tak berkesudahan bagi generasi mendatang.