Politik Sektarian: Bahaya laten dalam Negara Multikultural

Api dalam Sekam: Politik Sektarian dan Ancaman Tersembunyi bagi Negara Multikultural

Di tengah kompleksitas dunia modern, gagasan tentang negara multikultural seringkali dipuja sebagai lambang kemajuan peradaban. Sebuah mosaik indah yang terdiri dari beragam etnis, agama, bahasa, dan tradisi, di mana setiap kepingan memiliki ruang untuk berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Namun, di balik keindahan janji ini, tersembunyi sebuah ancaman laten yang mampu menggerogoti fondasi negara manapun: Politik Sektarian. Lebih dari sekadar perbedaan pendapat atau identitas kelompok, politik sektarian adalah sebuah strategi manipulatif yang mengeksploitasi perbedaan-perbedaan primordial ini untuk tujuan kekuasaan, mengancam kohesi sosial, stabilitas politik, dan pada akhirnya, keberlangsungan negara multikultural itu sendiri.

I. Memahami Politik Sektarian: Sebuah Definisi dan Karakteristiknya

Untuk memahami bahaya laten ini, kita perlu mendefinisikannya secara jelas. Politik sektarian bukanlah sekadar keberadaan kelompok-kelompok identitas dalam arena politik. Ia adalah politisasi identitas primordial—baik itu agama, etnis, klan, suku, atau bahkan ideologi sempit—menjadi basis utama bagi mobilisasi politik, distribusi sumber daya, dan penentuan kebijakan negara. Ini bukan tentang merayakan keberagaman, melainkan menggunakannya sebagai senjata untuk menciptakan garis demarkasi "kita" melawan "mereka."

Karakteristik utama politik sektarian meliputi:

1. Eksklusivisme dan Polarisasi: Kelompok sektarian cenderung memandang diri mereka sebagai satu-satunya representasi yang sah, atau setidaknya yang paling penting, dari suatu identitas. Mereka mempromosikan narasi "kami adalah korban" atau "kami yang berhak," meminggirkan kelompok lain dan menciptakan polarisasi yang tajam.
2. Mobilisasi Berbasis Identitas: Kampanye politik, rekrutmen anggota, dan dukungan massa dibangun hampir secara eksklusif berdasarkan ikatan identitas, bukan pada ideologi politik, program pembangunan, atau rekam jejak kinerja. Loyalitas kelompok menjadi lebih penting daripada loyalitas pada negara atau konstitusi.
3. Manipulasi Elit: Seringkali, politik sektarian bukan muncul secara organik dari akar rumput, melainkan direkayasa dan dimanipulasi oleh elit politik yang oportunistik. Elit ini mengeksploitasi sentimen ketidakadilan historis, kesenjangan ekonomi, atau ketakutan akan dominasi kelompok lain untuk menggalang dukungan dan mempertahankan kekuasaan.
4. Kesenjangan dan Ketidakadilan Struktural: Politik sektarian cenderung menghasilkan kebijakan yang bias, menguntungkan satu kelompok identitas di atas yang lain dalam hal akses terhadap pekerjaan, pendidikan, layanan publik, atau bahkan perlindungan hukum. Ini memperparah kesenjangan dan menciptakan ketidakpuasan yang berpotensi meledak.
5. Pengabaian Isu Publik yang Lebih Luas: Fokus yang berlebihan pada isu-isu identitas seringkali mengalihkan perhatian dari masalah-masalah substansial yang dihadapi masyarakat secara keseluruhan, seperti kemiskinan, korupsi, pendidikan, atau kesehatan. Prioritas politik bergeser dari kebaikan bersama menjadi kepentingan kelompok sempit.

II. Akar dan Pemicu Politik Sektarian dalam Negara Multikultural

Mengapa politik sektarian begitu rentan muncul di negara-negara multikultural? Ada beberapa faktor pemicu yang sering berinteraksi:

1. Sejarah Konflik dan Ketidakadilan: Negara-negara yang memiliki sejarah panjang penindasan, diskriminasi, atau konflik antar kelompok identitas lebih rentan terhadap politisasi sentimen sektarian. Luka lama sulit disembuhkan dan mudah dihidupkan kembali oleh aktor-aktor politik.
2. Kesenjangan Sosio-Ekonomi yang Akut: Ketika ketidakadilan ekonomi dan sosial berhimpitan dengan garis-garis identitas (misalnya, satu kelompok etnis secara signifikan lebih miskin atau lebih kaya daripada yang lain), hal ini menciptakan lahan subur bagi narasi sektarian yang mengklaim bahwa ketidakadilan tersebut adalah akibat diskriminasi sistematis.
3. Institusi Negara yang Lemah atau Tidak Inklusif: Negara dengan institusi yang korup, tidak efektif, atau tidak mampu menyediakan layanan publik secara adil cenderung kehilangan legitimasi di mata warganya. Kekosongan ini seringkali diisi oleh organisasi berbasis identitas yang menawarkan perlindungan atau sumber daya, sehingga memperkuat loyalitas sektarian.
4. Transisi Demokrasi yang Rapuh: Dalam transisi menuju demokrasi, terutama di negara-negara pasca-konflik, seringkali ada dorongan untuk memilih berdasarkan identitas sebagai cara untuk memastikan representasi. Namun, tanpa aturan main yang kuat dan budaya politik yang matang, ini bisa dengan cepat merosot menjadi politik sektarian.
5. Interferensi Eksternal: Aktor eksternal, baik negara maupun non-negara, terkadang memiliki kepentingan untuk memperkeruh situasi internal suatu negara dengan mendukung atau membiayai kelompok-kelompok sektarian, demi keuntungan geopolitik atau ekonomi mereka sendiri.
6. Globalisasi dan Arus Informasi: Meskipun globalisasi membawa konektivitas, ia juga dapat memperkuat identitas kelompok melalui media sosial dan jaringan transnasional. Narasi sektarian dapat menyebar dengan cepat dan menemukan dukungan di luar batas negara.

III. Manifestasi Politik Sektarian di Lapangan

Politik sektarian tidak selalu berujung pada kekerasan fisik, meskipun itu adalah risiko terbesarnya. Ia bisa bermanifestasi dalam berbagai bentuk yang merusak:

• Dalam Pemilu: Calon yang terang-terangan menggunakan retorika identitas untuk memecah belah pemilih, menargetkan kelompok tertentu dengan janji-janji eksklusif, atau bahkan menyebarkan kebencian terhadap kelompok lain.
• Dalam Kebijakan Publik: Perumusan undang-undang atau kebijakan yang secara implisit atau eksplisit menguntungkan satu kelompok identitas (misalnya, dalam alokasi anggaran pembangunan, kuota pendidikan, atau aturan kepegawaian).
• Dalam Media dan Ruang Publik: Peningkatan polarisasi narasi di media sosial dan tradisional, di mana informasi disaring atau didistorsi untuk memperkuat bias sektarian, seringkali memicu kebencian dan stereotip negatif.
• Dalam Birokrasi dan Aparat Keamanan: Praktik nepotisme dan favoritisme berdasarkan identitas, yang merusak meritokrasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
• Dalam Kehidupan Sosial Sehari-hari: Meningkatnya segregasi spasial atau sosial, di mana orang-orang lebih nyaman berinteraksi hanya dengan sesama kelompok identitasnya, dan curiga terhadap kelompok lain.

IV. Dampak Destruktif Politik Sektarian bagi Negara Multikultural

Bahaya politik sektarian terletak pada kemampuannya untuk menggerogoti pilar-pilar utama yang menyokong negara multikultural:

1. Fragmentasi Sosial dan Polarisasi Ekstrem: Masyarakat terpecah belah menjadi kubu-kubu yang saling curiga dan bermusuhan. Ruang bersama untuk dialog dan kompromi menyempit, digantikan oleh dinding-dinding identitas yang tebal.
2. Instabilitas Politik dan Krisis Pemerintahan: Ketegangan sektarian dapat menyebabkan kebuntuan politik, seringnya pergantian pemerintahan, atau bahkan runtuhnya lembaga-lembaga negara. Kekuasaan menjadi arena pertarungan tanpa henti antar kelompok, bukan tentang pelayanan publik.
3. Kemunduran Ekonomi dan Pembangunan: Investasi terhambat, pariwisata menurun, dan mobilitas sosial terganggu akibat ketidakpastian dan konflik. Sumber daya dialihkan untuk keamanan daripada pembangunan, dan korupsi berbasis identitas merajalela.
4. Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Kelompok minoritas atau mereka yang tidak memiliki kekuatan politik seringkali menjadi sasaran diskriminasi, kekerasan, atau bahkan pembersihan etnis/agama. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum menjadi omong kosong.
5. Erosi Identitas Nasional: Ketika loyalitas pada kelompok identitas melampaui loyalitas pada negara, gagasan tentang identitas nasional bersama memudar. Warga negara tidak lagi merasa menjadi bagian dari satu bangsa yang utuh, melainkan hanya bagian dari satu faksi.
6. Radikalisasi dan Kekerasan: Dalam skenario terburuk, polarisasi sektarian dapat memicu kekerasan massa, konflik bersenjata, atau bahkan perang saudara, seperti yang terlihat di Suriah, Irak, atau Lebanon. Trauma dan lingkaran dendam bisa berlangsung lintas generasi.

V. Studi Kasus Singkat: Peringatan dari Sejarah dan Masa Kini

Sejarah penuh dengan contoh negara-negara yang ambruk atau menderita parah akibat politik sektarian. Lebanon, dengan sistem politik yang secara formal berbasis sektarian, seringkali terjebak dalam krisis politik dan ekonomi. Irak, pasca-invasi 2003, berjuang keras melawan perpecahan Sunni-Syiah-Kurdi yang menghancurkan. Myanmar menghadapi krisis Rohingya yang tragis, di mana identitas etnis dan agama digunakan untuk melegitimasi penindasan. Bahkan negara-negara yang dianggap stabil sekalipun dapat melihat benih-benih sektarianisme muncul, mengingatkan kita bahwa tidak ada yang kebal.

VI. Strategi Mitigasi dan Pencegahan: Membangun Ketahanan Negara Multikultural

Menghadapi ancaman ini, negara multikultural harus secara proaktif membangun ketahanan. Ini bukan tugas yang mudah, tetapi krusial untuk masa depan:

1. Penguatan Institusi Negara yang Adil dan Inklusif: Membangun sistem peradilan yang independen, birokrasi yang meritokratis, dan aparat keamanan yang profesional serta tidak memihak. Memastikan semua warga negara memiliki akses yang setara terhadap layanan publik.
2. Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Tindakan tegas terhadap ujaran kebencian, diskriminasi, dan segala bentuk provokasi sektarian. Hukum harus berlaku adil untuk semua, tanpa memandang latar belakang identitas.
3. Pendidikan Inklusif dan Literasi Kewargaan: Kurikulum pendidikan harus menanamkan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, pemikiran kritis, dan pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan kebudayaan bangsa secara keseluruhan, bukan hanya kelompok tertentu. Pendidikan literasi media juga penting untuk membentengi masyarakat dari hoaks dan propaganda sektarian.
4. Promosi Dialog Antar-Kelompok: Mendorong inisiatif-inisiatif yang memfasilitasi dialog dan interaksi positif antar kelompok identitas di berbagai tingkatan—dari pemimpin agama dan adat hingga masyarakat sipil dan pemuda.
5. Pembangunan Ekonomi yang Adil dan Merata: Mengurangi kesenjangan ekonomi yang seringkali berhimpitan dengan garis-garis identitas. Program-program pembangunan harus menjangkau semua lapisan masyarakat secara adil.
6. Media yang Bertanggung Jawab: Mendorong peran media massa yang profesional dan etis dalam menyajikan informasi yang berimbang, mempromosikan persatuan, dan menghindari sensasionalisme yang memperparah perpecahan.
7. Pengembangan Identitas Nasional Bersama: Memupuk rasa memiliki terhadap identitas nasional yang melampaui identitas primordial, melalui simbol-simbol negara, narasi sejarah yang inklusif, dan perayaan bersama yang memperkuat persatuan.
8. Reformasi Konstitusi dan Sistem Politik: Jika diperlukan, meninjau kembali atau mereformasi sistem politik yang mungkin secara tidak sengaja memperkuat politik sektarian, misalnya dengan sistem pemilihan yang mendorong fragmentasi.

Kesimpulan

Politik sektarian adalah api dalam sekam yang mengancam negara multikultural, sebuah bahaya laten yang dapat berkobar sewaktu-waktu jika tidak dikelola dengan bijak. Ia merusak kohesi sosial, merobek tatanan politik, dan menghambat pembangunan. Janji indah negara multikultural hanya dapat terwujud jika setiap elemen masyarakat, dari elit politik hingga warga biasa, berkomitmen untuk tidak mengeksploitasi perbedaan demi kekuasaan, melainkan merangkulnya sebagai kekuatan. Membangun dan mempertahankan negara multikultural yang damai dan stabil membutuhkan kewaspadaan abadi, komitmen pada keadilan, dan kemauan untuk melihat melampaui garis-garis identitas sempit demi kebaikan bersama. Hanya dengan begitu, api dalam sekam ini dapat dipadamkan, dan kemajemukan benar-benar menjadi berkah, bukan kutukan.